JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mulai menerapkan kartu tanda penduduk (KTP) berbasis nomor induk kependudukan (NIK) atau KTP elektronik (E-KTP) secara menyeluruh, mulai bulan Februari 2011. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memastikan warga negara Indonesia, tak akan mengeluarkan biaya sepeser pun untuk mengurus dan mendapatkan E-KTP ini. "KTP ini gratis. Penduduk tak dipungut biaya sepeser pun," katanya di Gedung KPK, Jakarta, Senin (24/1/2011). Untuk memastikan kebijakan ini berjalan, Gamawan mengaku sudah melayangkan surat edaran pemberitahuan kepada seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia. Think about what you've read so far. Does it reinforce what you already know about mobil keluarga ideal terbaik indonesia? Or was there something completely new? What about the remaining paragraphs?
Mendagri juga mempersilakan warga masyarakat yang dan atau mengetahui adanya praktik pemungutan biaya dalam pengurusan dan kepemilikan E-KTP ini nantinya, untuk melaporkannya ke Kemendagri. Namun, Gamawan berharap, pelaporan itu harus berdasarkan bukti dan tidak asal memfitnah atau isu belaka. "Kalau media menemukan permainan, silakan bongkar. Kalau di daerah memungut biaya silakan (dilaporkan)," katanya. Untuk diketahui, sebelum menerapkan KTP elektronik ini, Kemendagri sudah pernah melakukan uji coba penerapannya di enam daerah di Indonesia, yakni Cirebon, Padang, Jembrana, Makassar, dan Yogyakarta. KTP elektronik ini nantinya bisa digunakan untuk bermacam keperluan, mulai dari pengurusan akta tanah hingga pelayanan kesehatan. Kartu indentitas ini juga ditanami chip dan dibubuhi sidik jari. E-KTP juga diharapkan dapat mengatasi masalah identitas ganda seperti yang kerap muncul saat pemilihan umum.
Mendagri juga mempersilakan warga masyarakat yang dan atau mengetahui adanya praktik pemungutan biaya dalam pengurusan dan kepemilikan E-KTP ini nantinya, untuk melaporkannya ke Kemendagri. Namun, Gamawan berharap, pelaporan itu harus berdasarkan bukti dan tidak asal memfitnah atau isu belaka. "Kalau media menemukan permainan, silakan bongkar. Kalau di daerah memungut biaya silakan (dilaporkan)," katanya. Untuk diketahui, sebelum menerapkan KTP elektronik ini, Kemendagri sudah pernah melakukan uji coba penerapannya di enam daerah di Indonesia, yakni Cirebon, Padang, Jembrana, Makassar, dan Yogyakarta. KTP elektronik ini nantinya bisa digunakan untuk bermacam keperluan, mulai dari pengurusan akta tanah hingga pelayanan kesehatan. Kartu indentitas ini juga ditanami chip dan dibubuhi sidik jari. E-KTP juga diharapkan dapat mengatasi masalah identitas ganda seperti yang kerap muncul saat pemilihan umum.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar